• PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
  • ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
  • PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
  • PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  • KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
  • ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAERAH KOTATOMOHON
  • STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
  • KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
  • ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGAS DENGKLOK
  • ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
  • ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
  • DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARATEFEKTIVITAS ORGANISASI
  • EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMAKOTACIREBON)
  • EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
  • EVALUASI KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM
  • KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
  • OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
  • KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
  • KINERJA INSTANSI PEMERINTAHKOTAJAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
  • ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH)
  • PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KEPULAUAN RIAU DALAM MEMBENTUK POLA HUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
  • EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PROSES MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI TENTANG PERDA KABUPATEN SIAK)
  • HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
  • KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM ERA OTONOMI
  • ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
  • KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)
  • PENGARUH KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH TERHADAP KINERJA APARATUR
  • ENTERPRENEURIAL GOVERNMENT DALAM PERSEPSI PEJABAT BIROKRASI
  • PENGARUH KINERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN RESTORAN
  • PENGARUH PERILAKU APARATUR DAN KOMUNIKASI BIROKRASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
  • KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI UNIT PELAYANAN TERPADU (UPT) KABUPATEN JEMBER
  • ANALISIS KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAERAHKOTATOMOHON
  • STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMEKARAN DAERAH DI KABUPATEN ACEH BARAT
  • KUALITAS PELAYANAN APARAT PASCA PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI KANTOR KECAMATAN PALLANGGA KAB. GOWA
  • ANALISIS KINERJA PUSKESMAS RENGASDEKLOK
  • ANALISIS KINERJA PDAM “TIRTA MUSI” KABUPATEN REJANG LEBONG
  • ANALISIS KINERJA INSTANSI DINAS PASAR PEMERINTAH KOTA JAMBI
  • DINAS PENDAPATAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARATEFEKTIVITAS ORGANISASI
  • EVALUASI KINERJA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN BUMD (STUDI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA KOTA CIREBON)
  • EFISIENSI PUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT DI PROPINSI DIY
  • EVALUASI KINERJA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM
  • KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI RIAU
  • OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KABUPATEN TANGERANG
  • KINERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) KABUPATEN JEMBRANA
  • KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA JAMBI (STUDI KASUS DINAS PASAR)
  • ANALISIS KINERJA DPRD DALAM ERA OTONOMI DAERAH (STUDI PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH)
  • PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KEPULAUAN RIAU DALAM MEMBENTUK POLA HUBUNGAN DPRD DAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
  • EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN KELEMBAGAAN DALAM PROSES MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI ERA OTONOMI DAERAH (STUDI TENTANG PERDA KABUPATEN SIAK)
  • HUBUNGAN LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF DAERAH DALAM PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
  • KINERJA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKAN BARU DALAM ERA OTONOMI
  • ANALISIS PROSES PEMILIHAN WALIKOTA KENDARI
  • KINERJA ORGANISASI PUBLIK (KASUS DI DINAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA)

 

About these ads